ASQINEWS.com JAKARTA - Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo turun mengawal pelayanan BBM bersubsidi yang dikeluhkan warga akibat antrean panjang di sejumlah SPBU. Pengawasan rantai distribusi dan transparansi data menjadi kunci agar penyaluran tepat sasaran.

Langkah itu dilakukan melalui kunjungan koordinasi ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Fuel Terminal Gorontalo, Rabu 16 September 2026.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Muslimin B Putra, mempertanyakan efektivitas pengawasan pelayanan publik pada rantai distribusi BBM bersubsidi. Ia menegaskan fenomena antrean harus dibedah berbasis data faktual, bukan asumsi.

"Hadirnya Ombudsman dalam isu ini adalah bagian dari fungsi pemantauan dan pengawasan pelayanan publik. Kami tidak ingin kesimpulan diambil hanya berdasarkan asumsi atau kepanikan semata, melainkan harus berbasis data faktual. Pengawasan yang objektif memerlukan korelasi mendalam antara ketahanan stok di depo, kuota SPBU, hingga pola realisasi penyaluran di lapangan," tegas Muslimin.

Muslimin menyoroti celah pengawasan pada sistem kendali transaksi di SPBU, khususnya penggunaan barcode serta potensi maraknya praktik pelangsiran BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.

"Pengawasan pelayanan publik tidak boleh berhenti di operator SPBU saja. Apabila terdapat indikasi permainan atau penyalahgunaan di luar area SPBU, persoalan ini membutuhkan penanganan multidimensional. Oleh karena itu, sinergi pengawasan antara Ombudsman, Pertamina, Pemerintah Daerah, serta Aparat Penegak Hukum sangat krusial agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran," ungkapnya.

Menanggapi itu, Sales Branch Manager Sulutgo III Fuel PT Pertamina, Satria Syaputra Harahap, menjelaskan stok BBM di depo dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia meminta masyarakat membedakan antara stok di depo terminal dengan stok di tangki SPBU.

"Stok BBM di depo pada dasarnya mencukupi dan dalam kondisi aman. Namun, perlu kita bedakan antara kondisi stok di depo dengan kondisi stok pada masing-masing SPBU. Adanya antrean panjang di SPBU tidak serta-merta menggambarkan bahwa stok di depo dalam kondisi kosong," ungkap Satria.

Menurutnya, antrean dipicu pergeseran pola konsumsi di mana sebagian konsumen Pertamax beralih ke Pertalite akibat selisih harga, yang diperparah aksi panic buying akibat isu kelangkaan. Selain itu, penyaluran dari depo ke SPBU terikat aturan kuota harian Daily of Throughput DOT yang ditetapkan regulator, sehingga pengiriman tidak bisa dilepas tanpa batas.

Pertamina mengakui penindakan terhadap penyelewengan di luar area SPBU membutuhkan peran lintas sektor.

"Apabila ditemukan pelanggaran di internal SPBU, kami tentu siap memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan. Namun, untuk penanganan aktivitas pelangsiran maupun penjualan ilegal di luar area SPBU, kami sangat membutuhkan dukungan pengawasan dari instansi terkait, Pemda, dan Aparat Penegak Hukum," timpal Satria.

Pertamina juga terus mengevaluasi efektivitas transaksi barcode untuk meminimalkan pengisian berulang dan siap membuka data realisasi penyaluran secara transparan kepada Ombudsman.

Ombudsman menegaskan akan menindaklanjuti seluruh data ketersediaan stok, kuota SPBU, hingga catatan penindakan sanksi yang dijanjikan Pertamina untuk mengakhiri antrean dan menjamin pelayanan publik BBM berjalan adil dan tepat sasaran.

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo

Penulis: Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Mutu Pelayanai